Pendahuluan: Kenapa AD/ART BUMDes Itu Penting?
Banyak desa di Jawa Timur yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanpa dokumen dasar yang kuat. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan internal, desa kesulitan mencari landasan hukum untuk menyelesaikannya. AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) menjadi pondasi legal dan operasional BUMDes agar berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Tanpa AD/ART yang jelas, risiko yang muncul antara lain:
- Konflik internal antar pengurus.
- Kehilangan peluang dana karena syarat administrasi tidak lengkap.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat pada kinerja BUMDes.
Biaya dari kelalaian ini bisa lebih besar dibandingkan investasi waktu untuk menyusun AD/ART yang benar.
Apa Itu AD/ART BUMDes?
AD/ART BUMDes adalah dokumen resmi yang mengatur dasar hukum pendirian (AD) dan tata kelola operasional (ART) sebuah BUMDes.
- Anggaran Dasar (AD): mencakup identitas BUMDes, tujuan, jenis usaha, serta struktur organisasi.
- Anggaran Rumah Tangga (ART): lebih teknis, mengatur mekanisme kerja, kewajiban, hak pengurus, hingga pembagian hasil usaha.
Menurut Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes, setiap BUMDes wajib memiliki AD/ART sebagai dokumen dasar operasional【kemendesa.go.id】.
Struktur Lengkap AD/ART BUMDes Bumi Desa
Bagian Anggaran Dasar (AD):
- Nama dan Kedudukan BUMDes
- Dasar Hukum Pendirian
- Maksud dan Tujuan
- Bidang Usaha
- Modal Awal dan Sumber Dana
- Organisasi Pengelola
Bagian Anggaran Rumah Tangga (ART):
- Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
- Kewajiban dan Hak Pengurus
- Pengelolaan Keuangan
- Laporan Pertanggungjawaban
- Pembagian Hasil Usaha
- Sanksi dan Penyelesaian Sengketa
Membandingkan Pilihan: Manual vs Digital
Cara Lama vs Cara Baru
- Manual: menggunakan dokumen fisik, sulit diakses, rawan hilang.
- Digital: AD/ART tersimpan aman di aplikasi desa digital seperti SolusiDesa.com.
Tabel Perbandingan
| Aspek | Manual (Kertas) | Digital (SolusiDesa) |
|---|---|---|
| Akses Dokumen | Terbatas | Bisa diakses kapanpun |
| Keamanan | Rawan hilang | Cloud backup |
| Biaya | Cetak & arsip | Lebih murah |
| Transparansi | Rendah | Tinggi (audit trail) |
Framework Evaluasi AD/ART BUMDes
Kriteria Penting:
- Kesesuaian Hukum: apakah sesuai regulasi terbaru?
- Kejelasan Struktur: apakah peran & tanggung jawab jelas?
- Transparansi Keuangan: apakah sistem akuntabilitasnya kuat?
- Fleksibilitas: apakah mudah menyesuaikan dengan perkembangan usaha?
Roadmap Implementasi AD/ART BUMDes
Langkah Praktis:
- Drafting: gunakan contoh AD/ART sebagai template.
- Review: libatkan perangkat desa & masyarakat.
- Legalitas: sahkan melalui musyawarah desa.
- Digitalisasi: simpan di aplikasi desa digital.
- Monitoring: evaluasi tahunan.
Timeline: ± 3 bulan dari drafting sampai legalisasi.
Studi Kasus: BUMDes di Jawa Timur
Kepala Desa di Kabupaten Malang menyebutkan, “Setelah AD/ART BUMDes kami digitalisasi lewat aplikasi, proses audit jadi lebih cepat dan warga lebih percaya.”
Kesimpulan & Rekomendasi
AD/ART bukan sekadar formalitas, tapi fondasi keberhasilan BUMDes. Dengan dokumen yang jelas, BUMDes akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan.
👉 Rekomendasi: gunakan Contoh AD/ART BUMDes Bumi Desa sebagai dasar, lalu digitalisasikan melalui SolusiDesa.com untuk efisiensi dan keamanan.
📌 Coba Demo Gratis SolusiDesa.com
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah AD/ART wajib untuk BUMDes?
Ya, wajib sesuai Permendesa PDTT.
2. Apakah contoh AD/ART ini bisa dipakai langsung?
Bisa, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.
3. Bagaimana jika BUMDes belum punya AD/ART?
Segera buat atau adaptasi template yang tersedia, lalu sahkan dalam musyawarah desa.